UTS ADMINISTRASI AGRARIA - PELAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

PELAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Di Indonesia, peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peralihan hak atas tanah adalah Peralihan hak atas tanah adalah kegiatan kepastian hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak yang lain. Peralihan hak atas tanah dibagi menjadi empat, yakni peralihan hak atas tanah yang berasal dari waris, jual-beli, hibah, dan lelang.  Secara hukum, Peralihan Hak atas tanah tidak bisa dilakukan di bawah tangan.

Kegiatan pelayanan sertifikat tanah salah satu diantaranya adalah pelayanan sertifikat peralihan hak atas tanah. Permohonan sertifikat peralihan hak atas tanah yang paling sering diajukan masyarakat adalah peralihan hak atas tanah yang berasal dari jual-beli. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan jual beli tanah adalah dengan mendatangi kantor PPAT untuk mendapatkan keterangan mengenai proses jual beli dan menyiapkan persyaratan untuk proses jual beli tersebut

Adapun proses peralihan hak atas tanah secara garis besar sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sertifikat ke BPN
2. Menyerahkan SPPT PBB dan bukti pembayaran
3. Menyerahkan dokumen-dokumen para pihak
4. Pendatanganan akta jual beli
5. Balik nama sertifikat
6. Pengecekan fisik di lokasi

Pelayanan kepengurusan sertifikat peralihan hak atas tanah yang berasal dari hasil jual-beli yang diberikan oleh Kantor Pertanahan sebagai instansi penyedia layanan pertanahan termasuk dalam pelayanan administratif yang artinya adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan kepengurusan sertifikat peralihan hak atas tanah dari hasil jual-beli dilakukan sebagai upaya untuk melegalkan hak milik atas tanah yang sebelumnya telah terjadi peralihan hak sesuai kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan tanda bukti yakni sertifikat tanah.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sebuah bukti sah kepemilikan tanah yang disebut dengan sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat penguasa lahan mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak diragukan legalitasnya. BPN sebagai salah satu lembaga birokrasi yang ada di Indonesia dituntut untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan baik mengingat kondisi pelayanan publik di Indonesia yang masih cukup buruk. Permasalahan-permasalahan birokrasi seperti pelayanan yang rumit, lambat, mahal, dan penuh dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) masih ada hingga sekarang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik cenderung rendah.  Hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur tahun 2012, menunjukkan bahwa kantor pertanahan yang ada di wilayah Jawa Timur dinobatkan menjadi instansi pelayanan publik yang paling buruk daripada kantor pertanahan yang ada di provinsi lainnya.

Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan prima berorientasi pada pemenuhan harapan publik (public expectation). mengenai kualitas barang, jasa, dan pelayanan administrasi.  Adapun indikator kualitas pelayanan, yang dirangkum menjadi 5 indikator yaitu:

• Reliabilitas (realiability)
• Daya Tanggap (responsiveness)
• Jaminan (assurance)
• Empati (empathy)
• Bukti Fisik (tangibles).

Dalam praktiknya kualitas pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bila ditinjau dari sisi prosedur sebenarnya sudah cukup baik karena sederhana dan tidak berbelit-belit. Selain itu, ditinjau dari sisi sarana dan prasarana, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dinilai sudah lengkap dan sesuai dengan perkembangan teknologi pertanahan yang ada. Para staff dan petugas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo juga cukup ramah dan kompeten dalam melayani pelanggan. Namun jika ditinjau dari sisi waktu pelayanan dan penyelesaian pengurusan pertanahan, masyarakat masih membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sesuai dengan janji yang diharapkan. Selain itu dari sisi biaya yang dikeluarkan terkait pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, biayanya bisa dibilang masih cukup dan mahal dan kurang terjangkau bagi masyarakat ekonomi bawah. Terkait dengan kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Saat ini telah dilakukan berbagai inovasi dan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Nama                           : Rizki Fitriani

NIM                            : 192020100081

Prodi                           : Administrasi Publik (B1) / 4

Dosen Pengampu        : Bp. Hendra Sukmana, S.A.P., M.KP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO