Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM di Indonesia

 

Dalam melakukan transaksi, seperti makan di restoran dan berbelanja di mall, kerap kali kita dihadapkan dengan istilah PPN. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Budaya Organisasi pada Instansi Sektor Publik, (Studi Kasus di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang)

Tugas UTS - Budaya Organisasi.

Budaya organisasi adalah karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu, yang berperan untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Konsep budaya organisasi sendiri ialah tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Artinya, budaya organisasi bisa menjadi sebuah norma dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas (Naomi, 2021).

Organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain, apabila salah satu dari sub sistem tersebut rusak, maka akan mempengaruhi sub-sub sistem yang lain.

TUGAS UTS - PENGARUH KEBIJAKAN PENDUDUK DI INDONESIA TERHADAP DIMENSI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL

 

PAPER

PENGARUH KEBIJAKAN PENDUDUK DI INDONESIA TERHADAP DIMENSI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL

 

 

Dosen Pengampu:

Bp. Hendra Sukmana, S.A.P., M.KP

 

Disusun Oleh:

Rizki Fitriani (192020100081)

 

ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2021

 

A.    PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Penduduk merupakan kumpulan orang-orang atau individu yang bertempat tinggal di suatu daerah dan tercatat secara administrasi. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong perkembangan aspek- aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya.

(UTS - KEUANGAN NEGARA) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DANA DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN

 

PAPER

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DANA DESA

(STUDI KASUS DI KABUPATEN PEKALONGAN)

 

Dosen Pengampu:

Bp. Hendra Sukmana, S.A.P., M.KP

 

Disusun Oleh:

Rizki Fitriani (192020100081)

 

ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2021

 

A.  PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu isu yang sangat penting dan perlu dikaji sebagai upaya untuk menciptakan perbaikan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi pada masa reformasi saat ini, salah satunya sering terjadi pada sektor keuangan daerah.